BKPSDM Kab. Tapin
PROFIL BKPSDM
DASAR HUKUM PEMBENTUKAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin dalam menetapkan visinya harus mengacu pada visi Kabupaten Tapin dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi Kabupaten Tapin yaitu

“TERWUJUDNYA TAPIN MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG AGAMIS”

Memperhatikan visi tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan manajemen kepegawaian pada masa yang akan datang, maka Visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin adalah

“TERWUJUDNYA SUMBER DAYA APARATUR PROFESIONAL DAN AKUNTABEL YANG AGAMIS DI KABUPATEN TAPIN”

MISI BKPSDM KABUPATEN TAPIN
Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tapin adalah :
  1. Pengembangan Sumber Daya Aparatur yang berkualitas melalui peningkatan derajat pendidikan ;
  2. Meningkatkan pengelolaan urusan administrasi dan data Kepegawaian yang transparan dan akuntabel.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
  1. Tugas Pokok

    BKPSDM Kabupaten Tapin mempunyai tugas membantu Kepala daerah dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang kepegawaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan pegawai di daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

  2. Fungsi
    1. Perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian daerah
    2. Penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang manajemen kepegawaian sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah
    3. Pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
    4. Pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
    5. Penetapan tunjangan, kesejahteraan dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
    6. Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai
    7. Pengolahan, penyajian data dan informasi kepegawaian
    8. Pengelolaan Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia
    9. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT
    10. Pengelolaan kesekretariatan, dan
    11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.